JOMBANG, Kabarjombang.com – Pasca hari raya Idul Fitri, kasus terkonfirmasi positif Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Jombang, terus meningkat. Bahkan, peningkatan tajam terjadi beberapa kali, yakni tambahan 7 orang di puasa terakhir atau malam Takibran Sabtu (23/5/2020), tambahan 10 orang pada Kamis (4/6/2020), dan Terakhir, 17 orang pada Jumat (5/6/2020).
Kondisi peningkatan jumlah kumulatif hingga 93 kasus positif Corona, pada Jumat (5/6/2020) ini, memantik reaksi Ketua FRMJ (Forum Rembuk Masyarakat Jombang), Joko Fatah Rochim. Ia menilai, terjadinya peningkatan kasus positif Corona, lebih disebabkan pada kurang maksimalnya kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jombang.
Ia menuturkan, dari 93 kasus positif Corona di Jombang, rata-rata mereka adalah dari luar Jombang yang datang ke Jombang. Dengan kondisi ini, katanya, berarti kurang maksimalnya pos cek poin dalam menerapkan aturan yang ditetapkan.
“Cek poin ini kan berfungsi untuk menyisir warga yang masuk Jombang. Petugas yang berjaga di cek poin harusnya tegas. Kalau memang ada yang melanggar ketentuan pencegahan Covid-19, harusnya langsung dikarantina. Karena dari data, jumlah positif Corona rata-rata orang yang datang ke Jombang. Bukan mereka yang ada di dalam Jombang,” tuturnya, Sabtu (6/6/2020).
Selain itu, pihaknya meminta Tim GTPP Covid-19 Jombang, terbuka alias transparan terkait data pasien Covid-19. Dari keterbukaan data pasien tersebut, akan lebih memudahkan untuk dilakukan pencegahan penyebaran dan penanganan si pasien.
Fatah juga menyinggung, transparansi data tersebut juga pada penyebab meninggalnya pasien, terkait apakah si pasien memiliki riwayat penyakit sebelumnya, atau meninggalnya murni karena virus Corona.
“Harusnya, tim GTPP transparan dalam mengumumkan pasien Covid-19 yang meninggal, agar publik tahu. Apakah dia meninggal karena sudah memiliki riwayat penyakit atau meninggalnya karena murni Corona. Kalau meninggal mendadak itu, belum tentu karena terinfeksi Corona,” tandas Fatah.
Apalagi, lanjutnya, seperti pada video yang sempat viral di Medsos, adanya paksaan seseorang yang diminta mengaku sakitnya karena Corona. “Jangan sampai seperti berita di daerah lain, ada paksaan yang tidak sakiit karena Corona tapi disuruh ngaku karena Corona. Hal seperti itu jangan sampai terjadi di Jombang,” timpalnya.
Dia juga meminta, Tim GTPP Jombang lebih transparan soal anggaran penanganan Covid-19. Pihaknya tidak ingin, adanya ‘aji mumpung’ oknum yang mengeruk keuntungan ditengah pandemi Corona ini.
“Transparansi anggaran ini sangat vital. Setidaknya, agar masyarakat tahu berapa dana yang diserap untuk penanganan Corona. Dialokasikan apa saja dan habis berapa,” pungkasnya.
