KABARJOMBANG.COM – Adanya impor beras dari Thaliand dan Vietnam yang dilakukan pemerintah pusat, terus mengalami penolakan oleh sejumlah kalangan. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, misalnya. Ketua DPD PKS Jombang, Mustofa mengaku, tak setuju dengan impor beras yang terlanjur dilakukan pemerintah pusat saat ini.
Anggota DPRD Jombang Fraksi PKS ini mengaku gemas, begitu pihaknya mendengar kabar adanya penyimpanan beras impor asal negara tetangga di sejumlah gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) yang ada di Kabupaten Jombang.
“Cek dulu ke lokasi untuk klarifikasi dan minta penjelasan bulog, terkait beras impor. Jika memang dari penjelasannya digunakan untuk Rastra (beras sejahtera) dan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka seyogyanya semua warga Jombang menolak beras impor tersebut. Namun, jika digunakan untuk industri tidak apa-apa lah,” ujar Mustofa, Jumat (1/5/2018) kepada KabarJombang.com.
Ia menilai, seharusnya beras rakyat yang meski mereka terima. Sebab, tugas Bulog adalah buffering harga pasar. Bukan memenuhi permintaan dari pemenang tender program. Yang hanya berprinsip ekonomi liberal.
“Karna seharusnya Bulog menyerap beras rakyat, apalagi untuk program tersebut yang beranggaran cukup pantas. Karena seharusnya, program tersebut juga mampu mengangkat daya serap beras petani, sehingga ekonomi rakyat meningkat. Sungguh ini sebuah hal ketidakadilan sosial bagi rakyatnya. Petani memproduksi beras dan menjualnya pun susah dan anjlok, sedang rakyatnya diberi makan beras impor, bukan produksi petani,” terangnya.
Adanya persoalan tersebut, ia menegaskan menolak jika Rastra dan BPNT menggunakan beras impor. Karena kalau dipakai, maka sifatnya cadangan, sewaktu-waktu untuk digunakan penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan. “Wong dari data BPS tahun 2017, jumlah penduduk miskin belum mencapai batas rawan, yakni masih di 27 juta atau 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia,” jelasnya menegaskan.
Sementara itu, Wakil Bulog Sub Drive Surabaya Selatan, Andri Andi Malaya mengaku, belum mengetahui sampai kapan beras impor di gudangnya disimpan. Sebab menurutnya, hal itu merupakan keputusan petinggi Bulog.
“Perencanaan movement beras merupakan kewenangan penuh Bulog pusat. Dan setiap kegiatan movement tersebut harus berdasarkan perintah dari pusat. Dan sampai dengan saat ini, belum ada perintah movement yang kami terima,” katanya.
Di Kabupaten Jombang, saat ini terdapat 13 ribu ron beras impor yang disimpan di 5 gudang bulog. Jumlah penyimpanan tersebut, akan terus naik hingga angka 39 ribu ton beras impor dari Thailand dan Vietnam. (ari/kj)
