Ilustrasi kekeringan di Jatim. (Istimewa).
SURABAYA, KabarJombang.com-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim) mencatat sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status darurat akibat kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, penetapan status darurat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing.
“Hingga saat ini, di mana bulan Agustus dan September ini merupakan puncak musim kemarau, dari koordinasi dan hasil komunikasi kami dengan teman-teman BPBD kabupaten/kota, bahwa sudah ada 24 kabupaten/kota yang mengeluarkan status darurat. Baik itu siaga darurat maupun tanggap darurat,” ujarnya, Kamis (3/9/2026).
Sebanyak 24 kabupaten/kota yang telah menetapkan status darurat kekeringan di antaranya Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, Probolinggo, dan Sumenep.
“Dari 24 tersebut, ada 6 daerah yang sudah mengeluarkan tanggap darurat dan 19 daerah sudah mengeluarkan dan melaksanakan bantuan air bersih,” ucapnya.
BPBD Jatim juga mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan.
Berdasarkan pemetaan dan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, terdapat 29 kabupaten/kota yang berpotensi mengalami kekeringan.
Gatot mengatakan, pihaknya masih memantau perkembangan musim kemarau berdasarkan informasi dari BMKG.
“Dari jumlah tersebut dan melihat waktu yang masih panjang, maka kami sudah komunikasi juga potensi-potensi berapa lagi wilayah yang kemungkinan mengalami kekeringan. Maka didapat nilai 29 kabupaten/kota yang berpotensi mengalami kekeringan,” jelasnya.
Menurut Gatot, kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung lebih panjang apabila musim kemarau berlanjut hingga Oktober bahkan November.
“Ini kita masih melihat kembali apakah informasi dari BMKG bisa berakhir di September ataukah mungkin bertambah panjang waktunya untuk proses kekeringan tersebut,” katanya.
Jika kondisi tersebut berlanjut, BPBD Jatim akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
“Maka kalau ada potensi hingga Oktober ataupun November, maka kami akan berkoordinasi lagi dengan kabupaten/kota apakah ada wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan. Artinya ada potensi bertambah kabupaten/kota tersebut,” imbuh Gatot.
BPBD Jatim Siapkan 5.410 Rit Air Bersih
Untuk menangani kekeringan, BPBD Jatim telah menyiapkan dukungan berupa dropping air bersih maupun sarana penampungan air.
Gatot menjelaskan, saat ini sebagian besar dropping air bersih masih menggunakan anggaran pemerintah kabupaten/kota masing-masing.
“Memang sebagian besar masih menggunakan anggaran dari kabupaten tersebut. Hingga nantinya anggaran dari kabupaten tersebut sudah habis, baru teman-teman dari BPBD kabupaten akan mengajukan permohonan dukungan kepada BPBD provinsi,” tuturnya.
BPBD Jatim telah menyiapkan sekitar 5.410 rit dropping air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mendukung kabupaten/kota.
Selain air bersih, BPBD Jatim juga menyiapkan berbagai sarana untuk membantu daerah terdampak.
“Kami sudah menyiapkan potensi tersebut apabila diminta untuk mendukung kabupaten/kota. Dari BPBD provinsi menyiapkan dropping air bersih kurang lebih ada sebanyak 5.410 rit, serta kami juga menyediakan tandon sebanyak 50 unit, dan tandon lipat ada 100 unit, serta terpal yang digunakan untuk menampung air sebanyak 9.600 pcs,” terangnya.
Sarana tersebut nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyimpan maupun menampung air, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit mendapatkan pasokan air bersih.
“Ini yang nanti bisa dimanfaatkan oleh kabupaten/kota untuk menyimpan air ataupun tempat menampung air apabila dirasa perlu untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit di wilayahnya masing-masing,” tambahnya.
Bojonegoro Miliki Jumlah Jiwa Terdampak Terbanyak
Sementara itu, berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak, beberapa wilayah tercatat memiliki jumlah jiwa terpapar kekeringan cukup tinggi.
Gatot menyebut Bojonegoro menjadi wilayah dengan jumlah jiwa terdampak terbanyak. Disusul Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep.
“Kalau melihat jumlah wilayah yang terdampak dari jumlah jiwanya, maka yang terbanyak ada di wilayah Bojonegoro, lalu Lamongan, ada di Bangkalan, dan Sumenep,” pungkasnya.
Leave a Comment