Pemkab Jombang Siapkan Tambahan Lahan untuk Sekolah Rakyat, Anggarkan Rp17,9 Miliar

JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang saat ini masih beroperasi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung. Meskipun kegiatan belajar telah berlangsung, lokasi tersebut bersifat sementara, sembari menunggu penyediaan lahan permanen di kawasan Terminal Barang, Kelurahan Tunggorono, Jombang.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Jombang tengah mempersiapkan pengadaan lahan baru guna mendukung pengembangan program tersebut. Pemerintah daerah berencana membeli lahan seluas kurang lebih 1,8 hektare di sisi selatan Terminal Barang, yang saat ini merupakan lahan milik warga.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menyatakan bahwa rencana pengadaan lahan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berdasarkan evaluasi Kemensos, lahan eksisting seluas 5,1 hektare dinilai belum mencukupi untuk mendukung optimalisasi kegiatan pendidikan berbasis masyarakat, sehingga diperlukan perluasan area.

“Lahan yang akan dibeli merupakan milik masyarakat dan saat ini masih dalam tahap perencanaan matang,” ujar Agus.

Pengadaan lahan ini telah masuk dalam draf Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk proses pengadaan dan pengelolaan teknis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang.

Berdasarkan data anggaran, total dana yang disiapkan mencapai sekitar Rp17,9 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp8,86 miliar dialokasikan untuk pembelian lahan, sementara sisanya, sebesar Rp9,12 miliar, akan digunakan untuk proses pengurugan.

Sementara itu, Bupati Jombang, Warsubi, membenarkan adanya inisiatif ini dan menyatakan bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh, khususnya dalam hal penyediaan lahan.

“Insyaallah pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh untuk pengadaan lahan. Nantinya, pembangunan fisik sekolah akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, apabila proses pembelian lahan berjalan sesuai rencana, maka pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat dimulai pada tahun depan dengan pendanaan dari pemerintah pusat.

Inisiatif ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses terhadap pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang.