PDIP Jombang Datangkan Eks Dewas KPK dan Hakim MK, Bedah Masa Depan Indonesia dari Perspektif Sejarah

JOMBANG, KabarJombang.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jombang kembali membuka ruang dialog publik melalui kegiatan diskusi kebangsaan bertajuk Melihat Indonesia, yang berlangsung di Aula Kantor DPC PDI Perjuangan Jombang, Sabtu (31/1/2026).

Forum tersebut menghadirkan Prof. Dr. Hardjono, tokoh hukum nasional yang pernah menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi RI serta Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini diikuti ratusan kader PDI Perjuangan dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Jombang.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Hardjono mengajak peserta menelaah kondisi kebangsaan Indonesia, khususnya dalam aspek penegakan hukum, demokrasi, dan tantangan nasional di tengah dinamika global. Ia juga menekankan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar yang lahir melalui proses panjang, bukan secara instan.

“Kemerdekaan Indonesia berawal dari diskusi dan dialog serius para pendiri bangsa. Dari sanalah lahir kesadaran kolektif yang kemudian mengantarkan kita pada kemerdekaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, generasi muda pada masa pergerakan nasional memikul tanggung jawab sejarah yang sangat besar. Salah satu tonggak penting perjuangan tersebut adalah Sumpah Pemuda yang mengandung semangat persatuan dan menjadi embrio lahirnya identitas kebangsaan Indonesia.

“Dalam peristiwa itu, semangat Indonesia Raya sudah terasa, meski belum bisa dinyanyikan secara terbuka karena kondisi penjajahan,” lanjutnya.

Prof. Hardjono menegaskan bahwa persoalan utama bangsa Indonesia sejatinya bukan soal suku, agama, atau ras, melainkan persoalan kebangsaan. Kesadaran inilah yang menjadi dasar lahirnya gerakan nasional.

Ia juga mengulas bahwa perjuangan kemerdekaan berkembang secara terorganisasi melalui pembentukan berbagai organisasi pergerakan. Menurutnya, perjuangan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi memerlukan struktur, strategi, dan kesadaran kolektif.

Faktor global seperti Perang Dunia II, runtuhnya fasisme, serta kekalahan Jepang turut membuka peluang bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

“Indonesia tidak diberi kemerdekaan, tetapi merebutnya melalui perjuangan. Itu yang membedakan kita dengan beberapa negara lain dan menjadi kebanggaan nasional,” tegasnya.

Dalam konteks identitas nasional, Prof. Hardjono menyoroti peran Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dari keberagaman suku dan budaya.

Ia menekankan bahwa para pendiri bangsa secara sadar memilih Indonesia sebagai negara kebangsaan, bukan negara berbasis etnis tertentu. Nilai-nilai Pancasila disebutnya sebagai pedoman hidup bernegara, bukan sekadar teks hafalan.

Lebih lanjut, Prof. Hardjono mengingatkan bahwa tujuan utama negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, hingga kini bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan internal seperti tata kelola pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, hingga persoalan integrasi wilayah.

Perjalanan demokrasi Indonesia pun disebut mengalami pasang surut, termasuk perubahan konstitusi yang merupakan bagian dari proses pencarian jati diri bangsa.

“Sejarah tidak untuk disakralkan secara seremonial, tetapi harus dipahami dan diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Ia menutup dialog dengan pesan bahwa tantangan ke depan adalah membangun manusia Indonesia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, berempati, dan berkeadilan.

“Refleksi sejarah ini semoga menjadi pengingat tujuan luhur berdirinya negara dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya,” tandas Prof. Hardjono.

Sementara, Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang, Sumrambah, menegaskan bahwa forum diskusi ini menjadi sarana refleksi bersama untuk memperluas sudut pandang dalam membaca situasi nasional. Menurutnya, pemikiran yang kritis dan objektif sangat diperlukan agar perjuangan politik tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Ia menilai, pengalaman panjang Prof. Hardjono di dunia hukum dan akademik memberikan perspektif yang komprehensif bagi kader partai maupun generasi muda. Selain dua periode menjadi Hakim MK, Prof. Hardjono juga pernah menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

“Indonesia hari ini tidak bisa dilihat secara sempit. Fakta-fakta harus dikaji secara jujur agar kita mampu merumuskan langkah strategis ke depan demi tercapainya keadilan sosial,” ujar Sumrambah di sela kegiatan.

Mantan Wakil Bupati Jombang itu juga menyoroti berbagai tantangan kebangsaan yang dinilai semakin kompleks. Ia menyebut, konsistensi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting untuk menghadapi tekanan global serta menjaga persatuan bangsa.

Menurutnya, dialog kebangsaan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal dari diskusi berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Soliditas kaum nasionalis, baik di internal partai maupun di luar, dinilai menjadi kunci agar bangsa tidak terpecah oleh kepentingan sempit.

“Ke depan tantangannya tidak ringan. Nasionalis harus bersatu. Persatuan adalah syarat utama agar Indonesia tetap kokoh,” tegasnya.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif antara mahasiswa dan Prof. Hardjono. Berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari integritas lembaga negara, penguatan demokrasi, hingga peran masyarakat dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.