Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Jombang melakukan audiensi di gedung DPRD Jombang. Mereka menyampaikan aspirasi terkait koreksi rezim kepada DPRD Jombang. (Istimewa/KabarJombang).
JOMBANG, KabarJombang.com – DPC GMNI Jombang melakukan Koreksi Rezim saat audiensi di DPRD Jombang, Kamis (16/4/2026). Mahasiswa membawa hasil kajian kritis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga kemunduran demokrasi.
Ketua DPC GMNI Jombang, Dafa Rahinanta, mengungkapkan temuan lapangan yang mengejutkan terkait implementasi MBG. Ia menyebut standar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jombang jauh dari kata layak.
”Banyak temuan dapur yang kurang maksimal, bahkan ada yang lokasinya tidak layak, seperti dekat kandang. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Jombang,” ujar Dafa.
Selain masalah teknis, GMNI menyoroti intimidasi terhadap masyarakat yang kritis di media sosial. “Seharusnya ditindaklanjuti, bukan malah mendapat intimidasi,” tegasnya.
Wakil Ketua II DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, merespons cepat laporan tersebut. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaksana program yang mengabaikan kualitas.
”Dapur yang tidak layak harus ditutup. Menu harus sesuai standar, higienis, dan sesuai anggaran,” tegas politisi yang akrab disapa Mbak Della ini.
Di sisi lain, audiensi ini juga memberikan apresiasi terhadap program Sekolah Rakyat. DPRD berjanji akan meneruskan seluruh poin evaluasi GMNI ke komisi terkait untuk tindak lanjut teknis.
Leave a Comment