HMI Jombang Soroti Setahun Kepemimpinan Bupati Warsubi, Ini Sejumlah Catatan Kritis

JOMBANG, KabarJombang.com – Satu tahun kepemimpinan Bupati Jombang Warsubi bersama Wakil Bupati Salmanudin Yazid mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jombang.

Pjs. Ketua Umum HMI Cabang Jombang, Muhammad Daud Alfurqan, saat dikonfirmasi Minggu (22/2/2026), menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan daerah selama setahun terakhir.

Furqon sapaan akrabnya menilai tahun pertama kepemimpinan seharusnya menjadi fase konsolidasi sekaligus penentu arah transformasi pembangunan daerah.

“Secara teoritik, kepala daerah bukan hanya administrator, tetapi juga policy entrepreneur yang mampu membuka ruang inovasi kebijakan,” ujarnya.

Menurutnya, publik masih merasakan stagnasi dalam pembangunan dan pelayanan. Ia mencontohkan persoalan infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah yang dinilai belum tertangani secara menyeluruh.

Selain itu, HMI juga menyoroti kebijakan pengadaan kendaraan dinas bagi kepala desa yang disebut menelan anggaran sekitar Rp8 miliar. Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat di tengah kondisi fiskal daerah.

Berdasarkan data APBD 2026 yang disampaikannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jombang tercatat sekitar Rp760,65 miliar, dengan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,7 triliun. Sementara itu, serapan anggaran hingga September 2025 disebut baru mencapai 62,26 persen.

“Artinya, bukan hanya kapasitas fiskalnya yang terbatas, tetapi efektivitas penggunaannya juga perlu dievaluasi,” kata Daud.

Ia menilai pola kepemimpinan saat ini lebih mencerminkan administrative maintenance dibanding kepemimpinan transformasional yang menghadirkan inovasi dan perubahan struktural.

Furqon juga menyoroti belum munculnya “grand narrative” pembangunan yang membedakan kepemimpinan saat ini dari periode sebelumnya. Ia menilai sejumlah program masih bersifat repetitif dan administratif.

Dalam aspek inovasi kebijakan struktural, HMI Jombang menilai belum ada program unggulan yang berdampak signifikan, baik di sektor ekonomi, pertanian, pendidikan, maupun ketenagakerjaan.

Ia juga menyinggung proyek pembangunan tugu senilai Rp1,3 miliar di tengah persoalan gizi balita yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. “Kebijakan semacam ini menimbulkan pertanyaan soal prioritas pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Furqon menilai kepemimpinan daerah membutuhkan energi simbolik yang mampu membangun optimisme publik. Menurutnya, komunikasi publik yang lebih inspiratif dan partisipatif diperlukan agar otonomi daerah tidak hanya berjalan secara administratif.

“Satu tahun pertama adalah fondasi arah sejarah kepemimpinan. Jika stagnasi terasa di awal, maka itu menjadi alarm untuk segera melakukan reposisi visi di tahun kedua,” katanya.

HMI Jombang berharap Pemerintah Kabupaten Jombang dapat melakukan evaluasi menyeluruh serta menghadirkan terobosan kebijakan yang lebih progresif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Hingga berita ini ditayangkan, dari pihak Pemerintah Kabupaten Jombang maupun Bupati Jombang belum memberikan tanggapan resmi atas sejumlah catatan yang disampaikan HMI Cabang Jombang. Redaksi KabarJombang.com masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut.