Gaji ASN Jombang Cair Lebih Awal, Pemkab Gelontorkan Anggaran Rp660 Miliar

JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten Jombang mulai merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan memprioritaskan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).

Sejak awal Januari 2026, gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dicairkan. Kebijakan ini diambil untuk memastikan hak pegawai terpenuhi sekaligus menjaga perputaran ekonomi di awal tahun anggaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang, M. Nashrulloh, menyampaikan bahwa pencairan gaji ASN dilaksanakan pada 2 Januari 2026.

Sementara itu, anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini masih dalam proses penyusunan administrasi.

“Belanja pegawai sudah direalisasikan. Untuk belanja kegiatan OPD masih menunggu penetapan anggaran kas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).

Ia menjelaskan, pencairan belanja di luar gaji membutuhkan tahapan administratif serta kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga belum dapat direalisasikan secara langsung.

Berdasarkan data Pemkab Jombang, jumlah ASN saat ini mencapai 8.089 orang yang terdiri atas 5.957 PNS dan 2.132 PPPK. Untuk membayar gaji seluruh ASN selama tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp660 miliar dalam APBD 2026.

“Anggaran tersebut sudah ditetapkan dalam APBD tahun ini,” tegas Nashrulloh.

Terkait isu kenaikan gaji ASN, pihaknya menegaskan hingga kini belum ada kebijakan baru. Pembayaran gaji masih mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Pemkab Jombang berharap pencairan gaji sejak awal tahun dapat menjaga daya beli ASN sekaligus mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun pencairan anggaran kegiatan OPD ditargetkan bisa segera dilaksanakan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.