Fraksi PKB Soroti Masih Minimnya Implementasi Program Unggulan Bupati Jombang dalam Rancangan Anggaran 2026

JOMBANG, KabarJombang.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Jombang melayangkan kritik tajam terhadap draf awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026 yang disusun pemerintah daerah. Menurut FPKB, banyak program strategis yang sebelumnya dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati belum tampak dalam arah kebijakan maupun prioritas anggaran.

Ketua FPKB Jombang, M. Subaidi Muchtar, menyampaikan bahwa berbagai janji politik yang pernah digaungkan saat masa kampanye, seperti program pemberdayaan ekonomi hingga penguatan sektor pertanian, belum sepenuhnya tercermin dalam perencanaan anggaran tahun depan.

“Kalau kita lihat, banyak sektor krusial belum mendapat porsi perhatian yang layak dalam dokumen KUA PPAS 2026. Ini patut menjadi perhatian, karena menyangkut janji kepala daerah kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Rabu (13/8/2025).

Beberapa program prioritas yang menjadi bagian dari visi-misi Bupati Warsubi dan Wakil Bupati KH Salmanudin Yazid (Gus Salman) dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. Di antaranya adalah penguatan ketahanan pangan melalui pertanian, peternakan, dan perikanan program 1 Dusun 1 Wirausaha Baru (WUB) hingga pengembangan sektor industri kreatif pesantren lewat program Santripreneur.

“Program WUB yang seharusnya mencetak pelaku usaha baru di tiap dusun masih stagnan. Begitu juga dengan ekspansi produk unggulan daerah dan penguatan sektor pangan, nyaris tanpa gebrakan,” tegas Subaidi.

Ia menilai, lemahnya kinerja perangkat daerah dalam menerjemahkan visi bupati berdampak pada belum maksimalnya akselerasi pembangunan daerah. Padahal, program-program tersebut merupakan bagian dari delapan janji prioritas dalam visi ‘Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua’.

Saat maju sebagai pasangan calon kepala daerah pada Pilkada lalu, Warsubi dan Gus Salman menawarkan delapan fokus program yang mencakup pembangunan desa dan kota, peningkatan kualitas SDM, pengentasan pengangguran, infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penguatan sektor pertanian, harmoni sosial, serta reformasi birokrasi.

Namun, menurut FPKB, sebagian besar program tersebut belum tampak konkret dalam arah kebijakan anggaran. “Seharusnya, visi-misi tidak hanya jadi dokumen politik semata, tapi diturunkan secara teknis dalam dokumen anggaran. Kalau tidak, masyarakat akan menilai ini hanya janji kosong,” kata Subaidi.

FPKB mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk lebih serius dalam menyusun program berbasis kebutuhan masyarakat dan janji politik kepala daerah. Fraksi ini menegaskan akan mengawal proses pembahasan KUA PPAS hingga penandatanganan, agar kebijakan anggaran benar-benar mencerminkan aspirasi warga Jombang.

“Kami berharap catatan kritis ini bisa dijadikan bahan perbaikan. Rancangan anggaran seharusnya jadi alat perubahan, bukan hanya rutinitas tahunan yang miskin terobosan,” pungkas Subaidi.