Foto: Pintu masuk proyek Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang, tampak tertutup rapat usai ramai diberitakan. Proyek tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi C DPRD Jombang, Syaifullah. (Redaksi/KabarJombang.com)
JOMBANG, KabarJombang.com – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya, terus menuai tanda tanya publik. Hingga pekerjaan berjalan, nilai proyek khusus untuk Kabupaten Jombang tak kunjung diumumkan secara terbuka, memicu sorotan tajam dari masyarakat maupun DPRD.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek Sekolah Rakyat tersebut merupakan bagian dari kontrak paket besar (glondongan) yang mencakup lima daerah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Jombang. Total nilai kontrak mencapai Rp1.165.669.943.000. Namun ironisnya, pembagian nilai proyek untuk masing-masing daerah hingga kini belum dipaparkan secara rinci, termasuk porsi anggaran yang dialokasikan untuk Jombang.
Tak hanya soal nilai proyek yang gelap, upaya peliputan oleh wartawan di lokasi proyek juga sempat diwarnai insiden penghadangan. Situasi ini semakin memperkuat kesan bahwa proyek strategis di bidang pendidikan tersebut berjalan tertutup dan minim transparansi.
Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, setelah proyek ramai diberitakan media, akses ke lokasi justru semakin diperketat.
“Setelah ramai diberitakan, pintu masuk proyek sekarang malah ditutup rapat. Padahal sebelumnya sempat terpasang papan proyek Sekolah Rakyat khusus Jombang dengan nilai kisaran Rp200 miliar. Tapi entah kenapa tiba-tiba dicopot. Yang tersisa hanya papan proyek global,” ujarnya kepada KabarJombang.com.
Kondisi tersebut menuai reaksi keras dari Komisi C DPRD Kabupaten Jombang. Dewan menilai proyek dengan anggaran jumbo seharusnya menjadi contoh keterbukaan, bukan justru menimbulkan kecurigaan publik.
Anggota Komisi C DPRD Jombang, Syaifullah, menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Publik Jombang berhak tahu berapa nilai investasi negara yang masuk ke daerahnya, berapa volume pekerjaan yang dikerjakan, serta bagaimana kesesuaian antara anggaran dan output fisik di lapangan,” tegasnya, Selasa (27/1/2026).
Ia meminta ke depan pemerintah pusat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pihak pelaksana proyek segera membuka informasi secara terang-benderang.
“Kami memohon agar nilai proyek Sekolah Rakyat khusus Kabupaten Jombang diumumkan secara terbuka, lengkap dengan rincian pekerjaan dan tahapan anggaran. Transparansi ini penting agar pengawasan publik dapat berjalan, dan proyek strategis pendidikan ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat Jombang,” pungkasnya.
Leave a Comment