Data Rekrutmen KDMP Jombang Diduga Bocor, Nama Pemberi Rekomendasi Pejabat hingga Petinggi Partai Muncul

JOMBANG, KabarJombang.com – Polemik rekrutmen karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang kian memanas. Setelah sebelumnya dikeluhkan karena dinilai tertutup dan tidak melibatkan pengurus koperasi, kini beredar dokumen yang diduga memuat daftar calon karyawan beserta nama pihak pemberi rekomendasi.

Beredarnya dokumen tersebut memicu keresahan di kalangan pengurus KDMP. Dalam data yang beredar, disebut terdapat sejumlah nama yang diduga memiliki pengaruh dalam proses penentuan karyawan.

Sumber internal KDMP berinisial A menyebut, berdasarkan data yang diterimanya, terdapat nama pemberi rekomendasi yang diduga berasal dari oknum pejabat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM), Dekopinda, petinggi partai politik hingga tenaga ahli bupati.

“Data itu sekarang sudah beredar luas di internal pengurus. Di situ ada kolom pemberi rekomendasi. Kalau benar data itu valid, tentu sangat memprihatinkan karena rekrutmen terkesan bukan berdasarkan kebutuhan koperasi,” ujar A kepada KabarJombang.com.

Menurutnya, sejak awal pengurus KDMP telah meminta agar perekrutan dilakukan secara terbuka dan melalui musyawarah bersama pengurus maupun pemerintah desa. Namun, dalam praktiknya sejumlah nama disebut telah disiapkan lebih dahulu.

“Pengurus hanya seperti formalitas. Padahal yang nantinya bertanggung jawab terhadap operasional koperasi adalah pengurus sendiri,” katanya.

Ia menilai, apabila dugaan adanya intervensi pihak luar dalam proses rekrutmen benar terjadi, kondisi tersebut dapat merusak semangat pembentukan KDMP yang sejak awal diklaim sebagai program pemberdayaan ekonomi desa.

“Kalau SDM diisi berdasarkan titipan, bukan kompetensi, ini berbahaya bagi keberlangsungan koperasi ke depan,” ujarnya.

Selain memunculkan polemik soal transparansi, bocornya data tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola dan keamanan dokumen internal rekrutmen KDMP.

Sejumlah pengurus berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait segera memberikan klarifikasi agar polemik tidak semakin meluas di tengah masyarakat.

Kepala Desa Sambongdukuh, Roziq, turut angkat bicara terkait persoalan tersebut. Ia mengaku kecewa karena pengurus koperasi desa yang telah lama berproses justru tidak dilibatkan dalam rekrutmen karyawan.

“Yang jelas pengurus kami sudah hampir satu tahun berjuang. Namun tidak dilibatkan dalam rekrutmen tersebut. Begitu mendengar karyawan kopdes sudah diisi dan muncul data rekomendasi yang beredar, pengurus kami merasa kecewa. Bahasanya seperti ‘ditikung’. Apa gunanya dibuat pengurus kalau tidak dilibatkan,” jelasnya kepada KabarJombang.com, Selasa (12/5/2026).

Saat ditanya terkait nama “Arif Lukman” yang disebut dalam data bocor tersebut, Roziq enggan memberikan penjelasan rinci.

“Mas pasti sudah tahu itu orangnya siapa,” jawabnya sambil tertawa.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, saat dikonfirmasi terkait munculnya nama “Pak Hari” dalam data yang beredar, membantah bahwa nama tersebut merujuk kepada dirinya selaku kepala dinas.

“Kami sudah mendengar terkait nama saya yang berada di selebaran yang beredar. Saya sampaikan bahwa itu bukan nama saya selaku Kepala Dinas Koperasi. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya Dinas Koperasi, tidak masuk dalam wilayah proses tersebut,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Hari menambahkan, pihaknya menangkap adanya dinamika di lapangan terkait polemik tersebut. Karena itu, pada Rabu (13/5/2026), pihaknya bersama Satgas KDMP akan menggelar rapat evaluasi terkait perkembangan KDMP secara umum di Kabupaten Jombang.

Saat disinggung mengenai adanya nama petinggi partai politik dan tenaga ahli bupati dalam dokumen yang beredar, Hari memilih tidak memberikan komentar.

“Terkait itu saya tidak komentar,” katanya singkat.

Ia juga mengaku tidak mengetahui terkait keberangkatan sejumlah calon karyawan KDMP ke Nganjuk menggunakan tiga bus, termasuk sumber anggaran kegiatan tersebut.

“Saya tidak tahu,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan KabarJombang.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Dekopinda Jombang maupun sejumlah pihak yang namanya disebut dalam dokumen yang beredar.

Redaksi juga belum dapat memastikan keaslian maupun validitas penuh dokumen tersebut dan tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.