APBD Jombang Tahun 2027 Capai Rp 2,63 Triliun

Bupati Jombang Warsubi menyampaikan, total belanja daerah yang ditetapkan mencapai Rp 2.635.099.053.655,71. Alokasi tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan, kewajiban mandatory spending, serta menjalankan delapan program prioritas kepala daerah.

“Total belanja daerah tahun anggaran 2027 sebesar Rp 2.635.099.053.655,71,” kata Warsubi saat sidang paripurna.

Ia menjelaskan, komposisi belanja daerah tersebut terbagi dalam empat kelompok. Meliputi belanja operasi sebesar Rp 2.063.921.863.655, belanja modal Rp 150.211.983.514,49, belanja tidak terduga Rp 10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp 410.965.206.486.

Sementara itu, dari sisi pendapatan, Pemkab Jombang menargetkan penerimaan daerah sebesar Rp 2.536.738.439.744,55. Target tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 764.832.951.644 dan pendapatan transfer mencapai Rp 1.771.905.488.100.

Adapun pembiayaan daerah dalam APBD 2027 ditetapkan sebesar Rp 98.360.613.911,22.

Warsubi menegaskan, penyusunan anggaran tersebut tidak sekadar ditujukan untuk membiayai rutinitas pemerintahan. Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen untuk merealisasikan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, pemenuhan belanja wajib pemerintah harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Karena itu, delapan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati menjadi salah satu fokus dalam pengalokasian anggaran tahun mendatang.

“Anggaran ini tentunya untuk mencukupi mandatory spending, sekaligus mendukung visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan melalui program prioritas Bupati dan Wakil Bupati,” terangnya.

Delapan program prioritas tersebut mencakup sejumlah sektor pembangunan, mulai dari upaya membangun desa dan kota untuk semua hingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Untuk memastikan pelaksanaannya lebih terukur, seluruh program prioritas itu kemudian diterjemahkan ke dalam 48 subkegiatan. Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) nantinya memiliki peran dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

Warsubi berharap, setelah APBD 2027 ditetapkan, seluruh OPD dapat segera menyiapkan langkah pelaksanaan program. Dengan demikian, anggaran yang telah disepakati bersama DPRD tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui APBD 2027 ini, kami berharap seluruh program prioritas dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jombang,” pungkasnya.