Aktivis Cipayung Plus Soroti Berbagai Persoalan di Jombang, Sampaikan Kritik dan Rekomendasi Langsung ke Bupati

JOMBANG, KabarJombang.com – Aliansi Cipayung Plus, yang terdiri dari GMNI, PMII, HMI, dan IMM, menggelar audiensi dengan Bupati Jombang di Pendopo Kabupaten pada Jumat (12/9/2025). Pertemuan ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan rekomendasi terkait sejumlah kebijakan strategis, mulai dari persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), inisiatif pendidikan alternatif, hingga program pembangunan berbasis wirausaha.

Daffa Raihananta, Ketua DPC GMNI Jombang, mengapresiasi kebijakan Bupati Jombang yang memberikan keringanan pembayaran PBB bagi masyarakat. Namun, ia menekankan agar kebijakan tersebut diawasi secara serius oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Jangan sampai kebijakan ini berhenti pada seremonial dan disalahgunakan dengan praktik pungutan liar yang justru membebani masyarakat,” ujarnya.

Ketua HMI Jombang, Farhan, menyoroti masih tingginya jumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. “Jumlah tenaga honorer di Kabupaten Jombang terbilang masih sangat banyak. Perlunya sensitivitas Pemerintah Kabupaten Jombang agar mereka segera memperoleh haknya,” tuturnya.

Berdasarkan data BKPSDM, pada tahun 2024–2025 Pemerintah Kabupaten Jombang masih memiliki sekitar 7.000 tenaga honorer yang tersebar di berbagai instansi. Dari jumlah tersebut, 4.123 orang telah diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, yang terdiri atas 502 guru, 445 tenaga kesehatan, dan 3.176 tenaga teknis. Sementara itu, 502 guru honorer masih tersisa dan menunggu kepastian pengangkatan.

Sementara itu, Ketua IMM Jombang, Abdul Maliki, mengangkat isu pendidikan alternatif. Ia mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat yang pertama kali hadir di Jombang.

Kritik sekaligus rekomendasi juga disampaikan Ketua Umum PC PMII Jombang terkait Asta Cita dan program prioritas Bupati. Ia menyoroti program “Satu Dusun Satu Wirausaha” yang hingga kini belum menunjukkan kepastian mekanisme pelaksanaan maupun realisasinya.

Asrorudin dari PC PMII menyerahkan satu bendel kajian internal berjudul “Paradoks Asta Cita: Rencana Strategis dan Realitas Pembangunan Kabupaten Jombang” langsung kepada Bupati. “Kami memandang Jombang masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Karena itu, beberapa program yang sudah diinisiasi Bupati perlu kita kawal bersama sebagai wujud komitmen mahasiswa dalam ruang kontroling,” tegasnya.