Pengairan Sawah Bermasalah hingga Bantuan Tak Tersalurkan, Petani di Gudo Jombang Desak Pergantian Ketua HIPPA dan Gapoktan

GUDO, KabarJombang.com – Sejumlah warga Dusun Kepuh, Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kinerja Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah mereka. Keluhan tersebut disampaikan oleh sekitar 10 orang perwakilan petani yang mendatangi Kantor Desa Wangkalkepuh pada Senin (7/7/2025).

Menurut salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, para petani merasa pengelolaan pengairan sawah yang selama ini ditangani HIPPA tidak berjalan optimal. “Di dusun kami, Dusun Kepuh, itu tidak ada struktur organisasi HIPPA yang jelas. Yang ada hanya ketuanya saja, yakni inisial S, dan beliau yang mengatur pembagian air sendiri,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (8/7/2025).

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani. Mereka menilai distribusi air tidak merata dan tidak adil, terutama menjelang musim tanam jagung yang sangat bergantung pada sistem irigasi. “Petani banyak yang mengeluh karena tidak kebagian air. Dampaknya pasti ke hasil panen,” tambahnya.

Kekhawatiran warga tidak hanya berhenti di HIPPA. Mereka juga menyoroti kinerja Gapoktan yang dinilai kurang transparan dalam pengelolaan bantuan dari pemerintah, partai politik maupun pihak lain. Gapoktan Desa Wangkalkepuh saat ini dipimpin oleh salah seorang wanita berinisial R, yang juga menjabat sebagai salah satu perangkat desa setempat, sekaligus diketahui merupakan istri S ketua HIPPA dusun setempat.

Warga menyebut bahwa berbagai bantuan seperti pupuk, mesin pompa air, hingga bantuan dari dinas atau partai politik tidak diketahui secara pasti penggunaannya oleh petani. “Ada bantuan diesel, pompa air, tapi petani tidak bisa mengakses. Kalau pun mau pinjam, katanya tidak akan dikasih,” ujar warga tersebut.

Lebih jauh, mereka juga menyoroti kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yang pernah disyaratkan dengan pembayaran pajak terlebih dahulu. Hal ini memicu kecurigaan warga soal adanya tumpang tindih peran antara perangkat desa dan kelompok tani.

Warga menilai kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan merasa tidak nyaman dengan tumpang tindih jabatan yang terjadi. Mereka mendesak agar struktur HIPPA dan Gapoktan segera dievaluasi dan disusun ulang agar pengelolaan pertanian lebih transparan dan profesional.

“Kami butuh orang yang benar-benar bisa mengatur pengairan dan menyalurkan bantuan secara adil, bukan yang hanya memonopoli,” tegas warga.

Pihaknya berharap pemerintah desa dan pihak terkait segera mengambil tindakan untuk melakukan pembenahan di tubuh HIPPA dan Gapoktan, mengingat sekitat 70 hektare lahan pertanian di Dusun Kepuh dan kurang lebih 110 hektare di Desa Wangkalkepuh sangat bergantung pada keberhasilan sistem pengairan dan distribusi bantuan pertanian.

Sementara upaya konfirmasi dari yang bersangkutan yakni ketua HIPPA Dusun Kepuh, Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Jombang dan Ketua Gapoktan sudah dilakukan namun hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban.