Foto : Lahan pertanian yang terdampak banjir di Ngusikan, Jombang. (Kevin Nizar)
JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memastikan penyaluran bantuan benih padi bagi petani yang terdampak banjir akan direalisasikan pada awal musim tanam berikutnya. Bantuan tersebut dijadwalkan mulai disalurkan pada Maret 2026, setelah tahapan administrasi dan verifikasi lapangan selesai dilakukan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, M. Rony, menyampaikan bahwa pendataan masih terus dilakukan guna memastikan tingkat kerusakan tanaman padi akibat banjir.
Ia menjelaskan, petani yang lahannya dinyatakan mengalami gagal panen akan menerima bantuan stimulan berupa benih padi sebanyak 25 kilogram per hektare. Penetapan status puso dilakukan berdasarkan hasil verifikasi petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang turun langsung ke lapangan.
“Pengadaan benih untuk tahun 2026 direncanakan berlangsung pada Maret hingga April. Benih ini nantinya bisa dimanfaatkan petani pada musim tanam kedua, sekitar April atau Mei, setelah kondisi lahan memungkinkan,” ujar Rony saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).
Berdasarkan data sementara Dinas Pertanian, total luas lahan pertanian di Jombang yang sempat terdampak banjir mencapai 307,11 hektare. Namun, lahan yang benar-benar mengalami gagal panen tercatat sekitar 65 hektare, dengan wilayah terdampak terparah berada di Kecamatan Ngusikan.
Pendataan dampak banjir telah dilakukan sejak awal kejadian hingga pertengahan Januari 2026. Tim Dinas Pertanian bersama petugas POPT masih melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.
Selain bantuan benih, Dinas Pertanian juga mengingatkan petani mengenai program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Melalui program ini, petani membayar premi sebesar Rp180 ribu per hektare setiap musim tanam, dengan nilai santunan mencapai Rp6 juta per hektare apabila terjadi gagal panen.
Program AUTP dinilai menjadi salah satu bentuk perlindungan penting, terutama bagi petani yang mengelola lahan di kawasan rawan banjir.
Sementara itu, banjir akibat luapan Kali Marmoyo yang kembali merendam ratusan hektare sawah di Kecamatan Ploso, Plandaan, Kesamben dan wilayah sekitarnya turut mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Jombang. Legislator meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang guna melindungi petani dari risiko gagal panen yang berulang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang, Ama Siswanto, menilai banjir yang hampir terjadi setiap tahun menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum tertangani secara tuntas. Ia mendorong adanya pendataan menyeluruh terhadap petani dan lahan terdampak sebagai dasar perumusan kebijakan lanjutan.
Menurutnya, Dinas Pertanian perlu memastikan kondisi riil di lapangan agar kerugian petani dapat terukur dengan jelas, baik untuk pemberian bantuan maupun upaya pemulihan pascabanjir.
Selain itu, Ama juga meminta dilakukan kajian komprehensif terkait penyebab banjir berulang, termasuk dugaan pengaruh aktivitas kawasan industri di sekitar area persawahan Ploso terhadap sistem drainase dan irigasi.
Ia menyinggung keberadaan sudetan air menuju Sungai Brantas yang sebelumnya dinilai cukup efektif mengurangi genangan. Namun, dengan kembali terjadinya banjir tahun ini, evaluasi menyeluruh terhadap fungsi sudetan serta dampak pembangunan di sekitarnya dinilai perlu segera dilakukan.
“Perlu diteliti apakah pembangunan dan aktivitas industri turut mengubah sistem aliran air atau justru menghambat irigasi pertanian,” tandasnya.
Leave a Comment