Tuntut Prabowo Gibran Mundur, Massa “Surabaya Menggugat” Demo di Grahadi

SURABAYA, KabarJombang.com-Ratusan masyarakat sipil dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Surabaya Menggugat” di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6/2026).

Aksi yang mengusung tagline “Reformasi Indonesia” tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari mahasiswa, organisasi nonpemerintah (NGO), pekerja, akademisi, dan sejumlah kelompok masyarakat sipil lainnya.

Massa dijadwalkan berkumpul di kawasan Taman Bambu Runcing pada pukul 13.00 WIB sebelum melakukan long march menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Suarabaya.

Koordinator aksi, Raiha Annes, mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar di masyarakat.

“Kami menilai pemerintahan Prabowo-Gibran telah gagal menjalankan mandat tersebut. Penilaian ini didasarkan pada berbagai kemunduran yang terjadi dalam kehidupan demokrasi, negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, tata kelola lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan kelompok rentan,” kata Raiha, Senin.

Soroti Berbagai Persoalan Nasional

Menurut Raiha, peserta aksi menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Di antaranya menyangkut partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan, penegakan hukum, kebebasan sipil, perlindungan lingkungan hidup, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, hingga perlindungan kelompok rentan.

Ia menyebut kondisi tersebut telah memunculkan berbagai persoalan yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Berdasarkan berbagai fakta tersebut, kami menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah menyebabkan terjadinya krisis legitimasi politik dan moral akibat kegagalannya menjalankan mandat rakyat dan memenuhi tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan publik, tetapi juga menyangkut aspek demokrasi, representasi politik, dan perlindungan hak-hak warga negara.

“Oleh karena itu diperlukan langkah politik yang bertujuan memulihkan demokrasi, menegakkan hak asasi manusia, memperkuat negara hukum, dan mengembalikan negara kepada kepentingan rakyat,” katanya.

Tiga Tuntutan Massa

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban politik atas berbagai persoalan yang dinilai terjadi selama pemerintahan berjalan.

Kedua, menuntut pembentukan pemerintahan transisi sesuai mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut massa aksi, pemerintahan transisi tersebut diharapkan dapat menjalankan agenda pemulihan demokrasi, penegakan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, serta memperkuat proses politik yang transparan dan akuntabel.

Ketiga, mendorong perubahan mendasar terhadap sistem politik nasional yang dinilai menjadi salah satu penyebab lahirnya praktik politik yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Aksi berlangsung di kawasan Gedung Negara Grahadi yang menjadi salah satu titik penyampaian aspirasi masyarakat di Kota Surabaya.