Terkait Pemadaman Listrik di Indonesia, Ini Kata Bahlil Akar Masalahnya

PURWOREJO, KabarJombang.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa persoalan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah tidak disebabkan kekurangan pasokan batu bara secara nasional.

Menurut dia, persoalan utama adanya pemadaman bergilir yang belakangan ini ramai diperbincangkan justru berada pada aspek kendala teknis operasional pembangkit dan maintenance serta pasokan batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori.

Bahlil menjelaskan, secara nasional ketersediaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam kondisi aman.

Pemerintah, kata dia, telah menetapkan alokasi produksi batu bara yang bahkan melebihi kebutuhan tahunan PT PLN (Persero).

“Batu bara tidak ada kelangkaan,” kata Bahlil saat kunjungan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Ia menyebutkan, kebutuhan batu bara untuk PT PLN (Persero) mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun.

Untuk memastikan pasokan tersebut, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah memberikan penugasan kepada perusahaan pemegang konsesi batu bara dengan total produksi mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta metrik ton.

Dari jumlah tersebut, PLN juga telah mengamankan kontrak pengadaan sekitar 134 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, angka tersebut menunjukkan bahwa secara struktur pasokan, tidak terdapat kekurangan yang signifikan di tingkat hulu.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan utama justru terjadi pada proses pasokan batubara berkalori menengah.

“Masalah yang disampaikan PLN itu adalah mereka kekurangan medium kalori, tapi itu kan teknis mereka (PLN). Sama maintenance masalahnya,” kata dia.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan alokasi dan mendorong kontrak pengadaan antara perusahaan tambang dan PLN.

Setelah kontrak tersebut selesai, tanggung jawab operasional distribusi berada pada pihak PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional.

Ia menambahkan, sebagian gangguan yang terjadi di lapangan juga berkaitan dengan faktor teknis internal, termasuk pemeliharaan (maintenance) dan kesiapan sistem di pembangkit listrik.

Pasokan listrik nasional tetap terjaga

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja PLN untuk memastikan keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga.

Bahkan, ia mengaku rutin melakukan komunikasi langsung dengan jajaran direksi PLN untuk memantau kondisi di lapangan.

Bahlil menekankan bahwa pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat tidak boleh terjadi berulang, sehingga diperlukan langkah mitigasi yang lebih terukur dan cepat dari pihak operator.

“Kami terus melakukan rapat evaluasi dan kontrol kepada PLN agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kembali bahwa peran pemerintah dalam sektor ketenagalistrikan adalah sebagai regulator dan pengawas, bukan sebagai operator.

Sementara itu, pelaksanaan operasional sistem kelistrikan sepenuhnya berada di tangan PLN.

“Yang mengoperasikan listrik itu bukan Kementerian ESDM. Kami adalah regulator dan pengawas. Eksekusinya ada di PLN,” kata Bahlil.