PWNU Jatim Gagas Cangkrukan Ekonomi Pancasila, Kawal UMKM Naik Kelas

JOMBANG, KabarJombang.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggagas forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila, Mengawal UMKM Naik Kelas sebagai ruang dialog dan evaluasi kebijakan yang bertujuan memastikan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau akrab dipanggil Gus Kikin, mengatakan Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan yang jelas dalam membangun perekonomian nasional, yakni Ekonomi Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukanlah konsep atau mazhab ekonomi baru, melainkan konsistensi dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi Pancasila merupakan landasan ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Yang dibutuhkan adalah konsistensi menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” ujar Gus Kikin saat ditemui di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Selasa (4/8/2026)

Ia menjelaskan, forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila dirancang sebagai ruang dialog yang mempertemukan pelaku UMKM, masyarakat, akademisi, dunia usaha, pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan untuk membahas berbagai persoalan ekonomi rakyat.

Melalui forum tersebut, PWNU Jawa Timur ingin mengawal agar berbagai kebijakan pemerintah benar-benar mempermudah UMKM berkembang dan naik kelas.

“UMKM harus menjadi subjek pembangunan ekonomi nasional, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah. Forum ini menjadi sarana evaluasi kebijakan sekaligus penyusunan rekomendasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha,” katanya.

Gus Kikin mengungkapkan, Forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila akan dilaksanakan secara berkala setiap dua bulan di berbagai daerah di Jawa Timur.

Dalam setiap penyelenggaraannya, forum akan membedah kebijakan kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan UMKM, mulai dari aspek pembiayaan, perpajakan, perizinan, perdagangan, industri, pertanian, ketenagakerjaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi, standardisasi hingga akses pasar.

“Seluruh kebijakan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan UMKM akan dibedah bersama. Tujuannya sederhana, apakah kebijakan tersebut benar-benar memudahkan UMKM berkembang atau justru menambah hambatan,” ujarnya.

Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang akan terus dikawal implementasinya.

PWNU Jawa Timur memandang pembangunan UMKM merupakan bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja. Karena itu, keberpihakan terhadap UMKM dinilai harus menjadi strategi utama pembangunan ekonomi nasional.

Melalui forum tersebut, PWNU Jawa Timur berharap dapat menjembatani aspirasi pelaku UMKM dengan para pengambil kebijakan sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuji berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Forum ini juga mengusung alur kerja berkelanjutan, yakni mendengar persoalan, membedah kebijakan, menghadirkan kementerian atau lembaga terkait, mencari solusi bersama, merumuskan rekomendasi, mengawal implementasi, hingga mengevaluasi hasilnya.

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng tersebut, nantinya forum tidak secara langsung menargetkan penguatan nilai tukar rupiah atau indikator makroekonomi lainnya. Fokus utamanya adalah memperkuat UMKM dan ekonomi rakyat yang pada akhirnya diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan forum ini memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat, khususnya UMKM secara keseluruhan,” pungkasnya.