Kekeringan. (Istimewa).
SURABAYA, KabarJombang.com- Sebanyak 39 daerah di Pulau Jawa terancam mengalami krisis air bersih akibat potensi kekeringan parah pada musim kemarau ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam laporan terbarunya, mencatat bahwa saat ini sekitar 73 persen wilayah Indonesia kini telah secara resmi memasuki musim kemarau.
Memasuki akhir Juli 2026, seluruh wilayah kekeringan ini tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, bahkan terdeteksi masuk dalam potensi peringatan kategori tertinggi, yakni status Awas.
Maka bagi masyarakat yang ada di wilayah yang disebutkan, bisa mulai mengantisipasi kekeringan sedini mungkin. Berikut daftar lengkapnya.
Daftar Wilayah Paling Terdampak Kekeringan di Jawa
Berdasarkan Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis (PDKM) di wilayah (DIY) dasarian III Juli 2026, BMKG Yogyakarta memprediksikan wilayah Bantul masuk kategori awas, kemudian status siaga terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo berstatus waspada. Termasuk kekeringan terjadi di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
“Sehubungan dengan status awas, siaga, dan waspada pada peringatan dini kekeringan meteorologis tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak kondisi cuaca atau iklim ekstrem di wilayah DIY,” ujar Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta, Reni Kraningtyas, saat dihubungi, Jumat (24/7/2026).
Adapun tingkat kerawanan kekeringan berdasarkan status sangat rawan, menurut Reni berada di Kabupaten Gunungkidul, terutama wilayah karst yang memiliki cadangan air permukaan terbatas.
Kemudian wilayah status rawan kekeringan berada di Bantul bagian selatan misalnya kawasan pesisir dan bagian selatan Kulon Progo yang bergantung pada hujan atau sumber air terbatas.
Tingkat kerawanan sedang berada disebagian wilayah sleman bagian timur dan utara, khususnya lahan tadah hujan.
Lalu tingkat kerawanan rendah berada di Kota Yogyakarta, karena didukung jaringan air bersih yang relatif baik.
Menurutnya, upaya mitigasi dampak kekeringan yang dapat dilakukan antara lain diseminasi update info iklim dan peringatan dini kekeringan.
Penghematan penggunaan air oleh masyarakat, penampungan air hujan (embung, telaga, tandon) dan konservasi daerah resapan.
“Penyesuaian kalender tanam, penggunaan varietas tanaman tahan kering serta optimalisasi irigasi hemat air dan pemanfaatan sumber air alternatif,” terang Reni.
Sementara di Jawa Timur, 14 kabupaten di Jawa Timur telah menetapkan status darurat kekeringan pada musim kemarau 2026.
Dari jumlah tersebut, 11 kabupaten berstatus siaga darurat dan tiga kabupaten berstatus tanggap darurat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat daerah berstatus siaga darurat meliputi Kabupaten Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, dan Sampang.
Lalu ada tiga daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat ialah Kabupaten Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 pihaknya telah mendistribusikan 1.035.000 liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.
“Dropping air bersih terus kami lakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Kami berkoordinasi dengan setiap BPBD kabupaten/kota agar penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Satriyo, Senin (20/7/2026).
Distribusi tersebut dilakukan melalui 207 kali pengiriman mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun.
Sementara di Jawa Tengah, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Risca mengatakan, Jawa Tengah juga sudah mulai masuk musim kemarau.
Berdasarkan Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis periode dasarian I Juli 2026, ada 19 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang berstatus waspada kekeringan.
Wilayah tersebut meliputi Batang, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Purworejo, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Klaten, Kota Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, serta Kota dan Kabupaten Magelang.
Risca menjelaskan, kekeringan meteorologis terjadi ketika suatu daerah mengalami tingkat curah hujan jauh di bawah ambang normal dalam durasi tertentu.
“Kalau wilayah Jawa Tengah saat ini memasuki musim kemarau dan sedikitnya pertumbuhan awan menyebabkan sinar matahari tidak terhalang,” kata Risca.
Sementara dikutip dari Tribun Jabar pada Sabtu (4/7/2026), Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis, perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026.
Ketiga wilayah itu, menjadi daerah yang paling terdampak kekeringan pada musim kemarau 2023, sehingga mitigasi harus diperkuat untuk mengantisipasi krisis air bersih maupun gangguan sektor pertanian.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, mengatakan pengalaman pada 2023 menjadi acuan dalam menentukan wilayah prioritas mitigasi kekeringan tahun ini.
“Pembelajaran pada 2023, dampak kekeringan itu di 258 kecamatan di 727 desa/kelurahan di Jawa Barat. Yang paling terdampak banyak itu di wilayah Kabupaten Bogor sebanyak 201 desa, kemudian Kabupaten Bandung 85 desa, dan Kabupaten Ciamis 57 desa,” ujar Teten.
Leave a Comment