Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur di Tebuireng Jombang

JOMBANG, KabarJombang.com-Menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, di kompleks pemakaman Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Sabtu (20/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara tahun ini.

Setibanya di lokasi, Kapolri yang mengenakan peci langsung menuju area makam untuk memanjatkan doa dan melakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum Gus Dur.

Kedatangan Jenderal Listyo Sigit disambut Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Machfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin.

Dalam penyambutan tersebut, Kapolri menerima pengalungan surban sebagai simbol penghormatan dan silaturahmi.

Kapolri mengatakan ziarah tersebut dilakukan untuk mengenang jasa-jasa Gus Dur yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, termasuk dalam proses reformasi kelembagaan negara.

“Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada KH Abdurrahman Wahid yang telah memberikan banyak teladan bagi bangsa, khususnya dalam menjaga persatuan, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Kapolri.

Selain berdoa di makam Gus Dur, Kapolri juga menegaskan pentingnya meneladani semangat kebhinekaan yang selama ini diperjuangkan tokoh nasional tersebut.

Menurutnya, nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman yang diwariskan Gus Dur tetap relevan untuk dijaga dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Sementara itu, Pengasuh Pesantren Tebuireng, Gus Kikin, menyambut baik kunjungan Kapolri beserta rombongan.

Ia menilai kegiatan tersebut menjadi wujud penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi bagi Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1999–2001. Dalam masa kepemimpinannya, berbagai agenda reformasi terus didorong, termasuk penguatan supremasi sipil dan profesionalisme aparat negara.

Salah satu kebijakan penting pada era pemerintahan Gus Dur adalah pengukuhan pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Gus Dur juga dikenal luas sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan pluralisme, demokrasi, dan toleransi antarkelompok masyarakat. Karena dedikasinya tersebut, ia kerap dikenang sebagai Bapak Pluralisme Indonesia.