Dokumen yang diduga berisi data rekrutmen karyawan KDMP di Kabupaten Jombang beredar di kalangan pengurus koperasi. Sejumlah bagian data disamarkan untuk melindungi identitas dan informasi pribadi. (Istimewa/KabarJombang).
JOMBANG, KabarJombang.com – Proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang yang seharusnya menjadi motor pemberdayaan ekonomi, kini justru didera isu miring. Aroma tak sedap terkait ‘pegawai titipan’ menyeruak setelah dokumen berisi daftar nama calon staf beserta pihak yang diduga memberikan rekomendasi beredar luas, memicu gejolak di tingkat pengurus koperasi desa.
Ketua Forum KDMP Jombang, Ali Arifin, secara terbuka melayangkan protes keras terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara. Ia menilai perusahaan tersebut telah melakukan ploting pegawai secara sepihak tanpa memedulikan etika komunikasi dengan pemerintah desa maupun pengurus koperasi yang sah.
”Kami menyatakan sikap bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara agar segera meninjau ulang kebijakan atas ploting sepihak pengisian nama-nama staf atau karyawan yang akan bekerja di masing-masing KDKMP, dengan konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu bersama ketua, pengurus KDKMP, serta kepala desa,” tegas Ali saat dikonfirmasi, Kamis (14/5/2026).
Ali mendesak agar setiap kebijakan strategis, terutama mengenai sumber daya manusia, harus melalui prosedur formal dan melibatkan Dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Jombang.
Keresahan para pengurus desa bukan tanpa alasan. Banyak laporan masuk mengenai munculnya nama-nama pegawai dari luar desa yang tidak pernah dibahas sebelumnya. Praktik ini dinilai melukai martabat pengelola koperasi di tingkat bawah.
”Betul, itu yang dikeluhkan. Ada kesan main dropping sehingga ketua KDMP merasa kecewa karena tidak ada komunikasi terlebih dahulu. Kami merasa tidak ‘diuwongke’. Seharusnya pihak desa, ketua, dan pengurus tahu. Tiba-tiba muncul orang, tentu kami menyayangkan tindakan tersebut,” ungkapnya ketus.
Meskipun belum memegang bukti hukum yang absolut terkait siapa aktor di balik rekomendasi tersebut, Ali menegaskan bahwa indikasi adanya intervensi pihak luar sangat terasa.
”Terkait ada atau tidak adanya rekomendasi, kami memang belum menemukan bukti yang benar-benar akurat. Tapi aroma itu memang ada dari laporan teman-teman KDMP desa. Kami tidak tahu apakah itu individu atau kelompok tertentu. Yang terpenting bagi kami adalah adanya transparansi,” lanjut Ali.
Dugaan skandal ini menjadi ironi di tengah klaim Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI yang menjanjikan rekrutmen berbasis sistem merit (kompetensi) dan transparansi total. Berdasarkan Juklak Menkop RI Nomor 1 Tahun 2025, pembentukan koperasi desa wajib melibatkan elemen masyarakat setempat.
Sumber internal KDMP berinisial A, memperingatkan bahwa jika praktik titipan ini dibiarkan, maka masa depan koperasi akan terancam.
”Kalau SDM diisi berdasarkan titipan, bukan kompetensi, ini berbahaya bagi keberlangsungan koperasi ke depan,” ujarnya.
Meski situasi memanas, Forum KDMP Jombang berupaya menahan diri demi menjaga nama baik daerah menjelang launching nasional tahap pertama. Ali meminta para pengurus tetap tenang namun tetap waspada untuk meminta komitmen evaluasi setelah acara seremonial usai.
Ia memastikan bahwa polemik tata kelola ini akan menjadi agenda utama untuk dibongkar kembali bersama PT Agrinas dan Dinas Koperasi Jombang segera setelah agenda nasional rampung.
”Saya mohon kepada seluruh ketua dan pengurus KDMP se-Kabupaten Jombang agar tetap tenang, optimis, dan menjaga kondusivitas daerah. Pemerintah Kabupaten Jombang bersama instansi terkait juga telah mengambil langkah-langkah bijak agar kebijakan yang dipandang sepihak ini dapat ditinjau ulang,” tandas Ali.
Leave a Comment