Produksi Sampah Jombang Capai 530 Ton per Hari, Pemkab Siapkan Anggaran Rp 14,2 Miliar

JOMBANG, KabarJombang.com – Masalah pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Jombang. Setiap hari, tumpukan sampah dari aktivitas warga diperkirakan mencapai 530 ton. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 157 ton per hari yang dapat ditangani melalui sistem pengangkutan dan pengolahan resmi.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang, sebagian besar sampah belum terkelola secara terpadu. Kondisi ini menyebabkan masih banyak warga yang menimbun sampah secara mandiri atau sampah tidak terangkut hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gedangkeret di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang.

Untuk memastikan layanan persampahan tetap berjalan, Pemerintah Kabupaten Jombang tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,21 miliar. Sekretaris DLH Jombang, Amin Kurniawan, menyampaikan bahwa dana tersebut disiapkan guna menjaga keberlangsungan layanan sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

“Anggaran ini diarahkan untuk mempertahankan kualitas operasional sekaligus meningkatkan pengelolaan sampah di tengah volume yang terus bertambah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (7/2/2026).

Anggaran tersebut terbagi ke sejumlah pos kegiatan. Untuk pengelolaan sampah di TPA serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat kabupaten dan regional, dialokasikan dana sekitar Rp 3,19 miliar. Sementara kegiatan pengangkutan sampah mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 4,16 miliar.

Biaya operasional lainnya juga menjadi perhatian, termasuk kebutuhan listrik fasilitas pengolahan sampah yang mencapai sekitar Rp 2,4 miliar. Selain itu, pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan dianggarkan sekitar Rp 2,55 miliar.

Upaya pengurangan sampah melalui program daur ulang turut mendapat dukungan dana sekitar Rp 711 juta. Pemkab Jombang juga mendorong keterlibatan masyarakat dengan mengalokasikan sekitar Rp 644 juta untuk program peningkatan peran serta warga dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, pembangunan dan pengembangan fasilitas seperti TPA, TPST, SPA, TPS-3R, dan TPS memperoleh anggaran sekitar Rp 542 juta. Ditambah lagi penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah di sejumlah fasilitas senilai Rp 100 juta.

Meski anggaran yang digelontorkan cukup besar, pembangunan infrastruktur baru tidak dilakukan secara masif. Amin menjelaskan bahwa tahun ini fokus diarahkan pada optimalisasi dan penyesuaian fasilitas yang telah ada, dengan hanya satu titik infrastruktur yang mendapat penanganan khusus.

DLH Jombang juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sampah. Saat ini, pelaksanaan teknis masih menunggu arahan lanjutan dari Bupati dan Sekretaris Daerah Jombang.

Sebagai langkah nyata, intensitas kegiatan kerja bakti oleh aparatur sipil negara (ASN) ditingkatkan. Jika sebelumnya dilakukan sebulan sekali, ke depan kegiatan tersebut direncanakan berlangsung setiap pekan sebagai bentuk keteladanan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Di sisi lain, penguatan pengelolaan sampah di tingkat TPS-3R juga menjadi prioritas. DLH mendorong pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumber agar volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan.

Untuk jangka menengah, Pemkab Jombang menyiapkan program Desa Mantra yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Program ini dirancang memberikan dukungan anggaran pengelolaan sampah hingga ke tingkat RT dan RW, mencakup pemilahan, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta penguatan Bank Sampah.

“Harapannya, berbagai langkah ini mampu mengurangi beban TPA Gedangkeret sekaligus membangun kesadaran bersama masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan,” pungkas Amin.

Sebagai informasi, area landfill lama di TPA Gedangkeret telah ditutup sejak akhir 2024 karena kapasitasnya telah penuh. Saat ini, pengelolaan sampah dilakukan di area baru seluas sekitar 4,5 hektare yang berada di sisi barat lokasi lama, sebagai bagian dari pengembangan TPA sesuai program Kementerian PUPR.