Lewat Film Pesta Babi, Pemuda Jombang Diajak Lawan Wajah Baru Kolonialisme

JOMBANG, KabarJombang.com — Di tengah maraknya eksploitasi sumber daya alam dan konflik agraria di berbagai daerah, Aliansi Inklusi Jombang mengajak generasi muda lebih kritis membaca wajah kolonialisme modern melalui nobar, diskusi dan bedah film Pesta Babi.

Kegiatan yang digelar pada Jumat (29/5/2026) itu menghadirkan aktivis, tokoh pemuda, hingga peneliti kebijakan publik untuk membahas ketidakadilan ekologis yang dinilai semakin mengancam masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Diskusi yang berlangsung di Aula Roushon Fikr Desa Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Jombang tersebut dimoderatori oleh La Rayba Fie dari Women’s Crisis Center (WCC) Jombang. Tiga narasumber hadir dalam kegiatan itu, yakni Didin Ahmad Sholahudin dari ICMI Jombang, Rohmadi dari DPD KNPI Jombang, serta peneliti dan analis kebijakan publik Alfiyah Ashmad.

Melalui film Pesta Babi, peserta diajak memahami bahwa kolonialisme tidak benar-benar hilang, melainkan berubah bentuk menjadi dominasi ekonomi dan politik yang berdampak pada perampasan ruang hidup masyarakat adat, kerusakan lingkungan, hingga penguatan oligarki atas nama investasi dan pembangunan.

Rohmadi menilai isu lingkungan hidup dan masyarakat adat masih belum banyak mendapat perhatian serius dari organisasi masyarakat sipil di tingkat daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah bagi generasi muda untuk membangun gerakan yang lebih progresif dan berpihak pada keadilan sosial.

“Anak muda tidak cukup hanya menjadi penonton atas kerusakan yang terjadi. Harus ada keberanian membangun solidaritas, kesadaran kritis, dan gerakan sosial yang berpihak pada masyarakat terdampak,” ujarnya.

Sementara itu, Alfiyah Ashmad menjelaskan bahwa konflik agraria dan krisis ekologis yang terjadi saat ini merupakan persoalan struktural yang tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan negara. Ia menyinggung kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan yang ditetapkan pemerintah pada 2019 sebagai salah satu contoh pembangunan berbasis ekstraktivisme.

Menurut Alfiyah, masyarakat Papua hingga kini masih menghadapi tekanan kuat akibat kepentingan investasi, negara, militerisme, dan kelompok berkepentingan yang menguasai sumber daya alam.

Ia juga menyoroti sejumlah bencana ekologis di Sumatra yang dinilai tidak pernah ditetapkan sebagai bencana nasional karena dapat membuka tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

“Kerusakan ekologis hari ini bukan sekadar bencana alam, tetapi dampak dari kebijakan yang gagal melindungi rakyat dan lingkungan,” tegasnya.

Di sisi lain, Didin Ahmad Sholahudin atau Gus Didin mengapresiasi penyelenggaraan diskusi tersebut sebagai ruang refleksi sekaligus konsolidasi kesadaran kritis bagi anak muda. Ia mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa 1998 lahir dari keberanian membaca ketimpangan sosial dan melawan praktik kekuasaan yang dianggap menindas rakyat.

Menurut Gus Didin sapaan akrabnya, realitas yang dialami masyarakat Papua jauh lebih kompleks dan menyakitkan dibandingkan apa yang ditampilkan dalam film. Ia menyebut simbol-simbol perlawanan masyarakat Papua menjadi tanda adanya jeritan panjang atas ketidakadilan dan eksploitasi yang terus berlangsung.

“Ketika politik dibiayai oligarki, maka rakyat dan lingkungan menjadi korban. Inilah wajah kolonialisme baru yang sedang kita hadapi hari ini,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Aliansi Inklusi Jombang berharap ruang-ruang diskusi alternatif terus tumbuh sebagai sarana memperkuat pendidikan kritis generasi muda. Selain memahami relasi kuasa di balik pembangunan, anak muda juga diharapkan mampu membangun solidaritas sosial dan terlibat aktif dalam perjuangan keadilan sosial maupun ekologis.