Tim Ecoton ketika berada di lokasi pembuangan limbah di kawasan hutan Carangwulung petak 14 A, Desa Carangwulung, Wonosalam, Jombang. (Istimewa)
WONOSALAM, KabarJombang.com- Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan, Ecoton (Ecological Observation and Wetland Conservations) mendesak aparat penegak hukum menelusuri asal material sekaligus mencari pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan serbuk limbah di tiga titik kawasan hutan tersebut.
Pendiri Ecoton, Prigi Arisandi, menilai pembuangan material di kawasan hutan merupakan tindakan tidak bertanggung jawab. Menurutnya, kawasan hutan memiliki fungsi ekologis penting karena menjadi habitat satwa, tempat tumbuh vegetasi, serta penopang sumber mata air bagi masyarakat.
“Itu ngawur sekali. Ada pihak yang tidak dikenal membuang limbah di kawasan hutan. Hutan bukan tempat pembuangan limbah. Di sana ada pepohonan, satwa, vegetasi, dan sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Kalau material berbahaya seperti ini dibiarkan, dampaknya bisa merusak habitat, mengganggu ekosistem, bahkan berpotensi mencemari sumber-sumber mata air,” tegasnya, saat ditemui, Rabu (18/11/2026).
Desakan tersebut disampaikan setelah tim Ecoton menelusuri lokasi dan menemukan serbuk halus berwarna abu-abu di tiga titik kawasan hutan Carangwulung. Material itu tersebar di sela pepohonan hingga menyelimuti dedaunan.
Saat berada di lokasi, tim Ecoton melaporkan serbuk tersebut mudah beterbangan dan mengeluarkan bau menyengat. Sejumlah anggota tim mengaku mengalami mual, mata perih, hingga pusing setelah terpapar material tersebut.
Ecoton mempertanyakan potensi dampak yang dapat dialami warga yang setiap hari berkebun dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Terlebih, material tersebut ditemukan di area yang juga menjadi lahan garapan masyarakat.
Prigi menegaskan, identifikasi material harus diikuti dengan penelusuran pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menurutnya memungkinkan aparat penegak hukum bertindak atas indikasi pencemaran tanpa harus menunggu adanya laporan korban.
“Kalau sudah ada indikasi pencemaran, aparat penegak hukum bisa bertindak. Tidak perlu menunggu masyarakat menjadi korban atau mengadu terlebih dahulu. Harus ditelusuri siapa yang membuang, dari mana asal limbahnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai kasus seperti ini berhenti hanya pada pemeriksaan material, sementara orang yang membuangnya tidak pernah ditemukan,” ujar Prigi.
Selain itu, Ecotom dan Ketua Kelompok Pelindung Hutan dan Mata Air (KEPUH), Wagisan, mendesak agar pemulihan lingkungan di lokasi terdampak segera dilakukan sebelum material meresap lebih jauh ke tanah dan air. Aparat penegak hukum diminta menelusuri serta menindak pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan tersebut.
Prigi berharap penanganan kasus di hutan Carangwulung tidak berhenti pada pemeriksaan sampel, melainkan berlanjut hingga pelaku ditemukan dan lingkungan terdampak dipulihkan.
“Jangan menunggu sampai tanaman mati atau sumber mata air tercemar baru kita sibuk bertindak. Hutan ini bukan tempat untuk membuang sisa produksi. Ada kehidupan yang harus kita lindungi di dalamnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kekhawatiran serupa disampaikan Camat Wonosalam, Yudha Asmara. Menurutnya, material tersebut menutupi sejumlah tanaman milik warga, termasuk kopi dan durian yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Pohon pinus dan vegetasi lainnya juga dilaporkan terdampak.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang saat ini tengah melakukan investigasi untuk mengidentifikasi kandungan material tersebut.
Leave a Comment