Hasil Kunker di Kemensos, DPRD Jombang Temukan Tingkat Kemiskinan Semakin Tinggi

Ketua Komisi D DPRD Jombang, Mulyani Puspita Dewi. (FOTO: AAN)

KABARJOMBANG.COM – Prihatin dengan kondisi Kabupaten Jombang yang masih mengalami peningkatan kemiskinan, beberapa wakil rakyat di DPRD Kabupaten Jombang, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kementrian Sosial (Kemensos) RI. Hasilnya, terdapat sebanyak 450 warga Jombang yang menggunakan fasilitas Kartu Jombang Sehat (KJS).

Menurutnya, dengan adanya penggunaan fasilitas KJS oleh masyarakat yang mencapai ratusan ribu, merupakan titik ukur tentang peningkatan kemiskinan di Jombang yang cukup tinggi. “Jika dilihat, di Jombang ada 1,3 juta penduduk. Dan sebanyak 450 orang menggunakan KJS. Jika dicermati, itu menunjukan angka kemiskinan masih ada di Jombang,” kata Mulyani Puspita Dewi, Ketua Komisi D, Rabu (31/5/2017).

Untuk mengatasi tingkat kemiskinan tersebut, pihaknya melakukan konsultasi di Kemensos. Hasilnya diketahui bahwa, pemerintah pusat sebenarnya memiliki 10 program prioritas dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu programnya, ialah Indonesia bebas dari anak jalanan.

“Disinilah sinergisitas antara Pemprov dan Pemkab harus dijalankan. Sebab, semua program dari Pusat (Kemensos,red) harus melalui Provinsi,” terang politisi Partai Demokrat Ini.

Setelah itu, program tersebut akan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten. Untuk mendukung adanya pengentasan kemiskinan, pemerintah Pusat melalui Kemensos juga meminta agar Pemerintah Daerah memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan daerah untuk mengatasi kemiskinan.

“Kita diminta untuk bisa menyusun regulasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan. Sebagai salah satu langkah untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.

Disinilah, lanjut Dewi, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen terkait pertanggung jawaban pada masing-masing Tupoksi kerja bidang masing-masing. Sehingga bisa mewujudkan penuntasan kemiskinan.

“Selain itu, peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Kabupaten Jombang, harus semakin ditingkatkan sebaga langkah awal terhadap banyaknya kemiskinanan dikota santri,” pungkas politisi wanita yang akrab dipanggil mbak Dewi ini. (aan/kj)

1 COMMENT

  1. Kalau yang jadi tolak ukur kemiskinan di jombang berupa KJS seharusnya pemerintah kabupaten dan dinas terkait lebih serius dalam pembuatan kartu jombang sehat untuk masyarakat yang mengajukan permohonan pasalnya diwilayah selatan pun contohnya saya lihat banyak sekali peminat KJS tersebut padahal sebagian warga termasuk kategori mampu dan juga dibantu oleh calo-calo perangkat desa setempat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here