JOMBANG, (kabarjombang.com) – Program Tiga Pilar digagas Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Jombang awal tahun 2014 lalu. Dari program ini, diharapkan agar permasalahan di tingkat desa bisa terselesaikan melalui tiga pilar meliputi Kepala Desa, Babinkamtibmas dari kepolisian serta Babinsa dari TNI.
Namun sayang, produk Tiga Pilar yang digagas tahun 2014/2015 dipertanyakan hasil konkritnya. Seperti program SIM (Surat Izin Mengemudi) yang memfasilitasi dan mempermudah warga di desa untuk mendapatkan SIM, melalui rekomendasi yang diberikan Tiga Pilar tersebut, berhenti di tengah jalan.
Bagaimana tidak, menurut data yang diberikan Kepala Desa Banjardowo, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Muhammad Irwanto, permintaan untuk pengajuan SIM lewat program Tiga Pilar, dua bulan terakhir menurun.
Diduga, penyebab tersendatnya program SIM tersebut diperkirakan karena jadwal praktek yang tidak tetap. ”Sudah dua bulan terakhir, warga tidak ada yang mengajukan untuk membuat SIM di desa, kitapun tidak berani memberikan jawaban, meskipun beberapa warga ada yang meminta untuk mengurus SIM lewat Tiga Pilar, sebab jadwal yang tidak bisa ditentukan,” ujarnya, Selasa (22/12/2015).
Hal senada juga diungkapkan Syamsuri, Kepala Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, pihaknya mengakui jika permintaan warga terhadap program SIM tiga pilar menurun dua bulan terakhir ini. Penyebabnya sama, karena jadwal yang diberikan tidak tentu. “Dulu satu minggu sekali kita mengirimkan 5 sampai 7 pemohon untuk permintaan SIM lewat Tiga Pilar. Namun sekarang sudah mulai menurun, bahkan sekarang tidak ada yang mengajukan,” paparnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kasatlantas Polres Jombang AKP Mellysa Amalia, belum bisa memberikan jawaban terkait macetnya progam tersebut.
Ini berbeda dengan fasilitas yang diberikan Pemkab Jombang. Bupati Jombang Nyono Suharli beserta Dandim dan juga Kapolres Jombang, menyerahkan sekitar 918 unit sepeda motor kepada Tiga Pilar, yakni Kepala Desa, Babinkantibmas dan Babinsa se-Kabupaten Jombang, Selasa (22/12/2015).
Dana sekitar Rp 11 Miliar dikucurkan dari APBD tahun 2015 untuk memfasilitasi program tiga pilar. “Kita berharap dengan pemberian kendaraan kepada tiga pilar ini, agar permasalahan ditingkat desa bisa terselesaikan. Ini kita berikan sebagai fasilitator untuk mereka,” ujar Nyono Suharli. (ari)
