by

Dipecat dari Pengurus Partai, Bacaleg Perindo Jombang Somasi Ketuanya

KABARJOMBANG.COM – Pemecatan terhadap Medan Amrullah, Sekretaris DPD Partai Perindo, masih menimbulkan konflik internal di kepengurusan DPD Partai Perindo Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Tak terima dengan pencopatan yang dilakukan internal partainya, Medan -sapaan akrabnya, berencana memberikan somasi terhadap Ahmad Tohari, Ketua DPD Partai bergambar burung Rajawali ini.

Versi Medan beranggapan, bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo Nomor 2215-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2018 yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2018, menghianati Anggara Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.

Sebab, ia menilai, dalam pencopotan dirinya sebagai Sekretaris Partai Perindo Jombang, tidak melalui proses rapat musyawarah pengurus DPD Partai Perindo, yang sudah diatur secara jelas di AD/ART. Serta, tidak adanya rapat harian atau pleno.

“Tidak pernah ada proses pencopotan yang sesuai dengan aturan rumah tangga partai. Ini yang menjadikan saya ragu atas keputusan tersebut. Sehingga, usai rapat dengan Dewan Pakar dan Bidang Politik DPD Partai Perindo Jombang, kami musyawarah dan hasilnya kami akan lakukan somasi. Hari ini, Rabu (18/7) kami akan menyampaikan somasi ke Pak Tohari,” ujar Medan dihubungi melalui telphone-nya.

Adanya konflik yang terjadi akibat pemecatan Sekretaris-nya, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Jombang, Ahmad Tohari mengaku, bahwa adanya pergantian di tubuh partai yang dipimpinnya sesuai dengan kententuan dan kewenangan DPP Partai Perindo.

Sebab, ia mengaku, pergantian kepengurusan di tubuh partai yang dipimpinnya merupakan hasil dari penilaian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo. Dasar pergantian struktural, menurut Tohari, merupakan hasil evaluasi yang dilakukan internal petinggi partai terhadap kader di tingkat DPD.

“Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikirimkan DPP ke DPD merupakan keputusan petinggi partai, sehingga tidak ada hubungannya dengan apapun. Ini kebijakan partai sebagai penyegaran kader, agar bisa lebih maksimal lagi. Jadi tidak ada istilah pencopotan. Sebab, bagi kita, ini hal yang biasa ketika dalam situasi politik,” terangnya. (ari/kj)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Lainnya